LATAR BELAKANG
Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibandingkan nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sector, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Meningkatnya jumlah penduduk, berkembangnya peradaban dan terganggunya program swasembada pangan menyebabkan kebutuhan akan air semakin meningkat pada masa mendatang. Terjadinya konflik kepentingan diantara berbagai pengguna air yang kesemuanya harus dipenuhi sesuai dengan waktu, ruang, jumlah dan mutu.
Untuk terselenggaranya tata pengaturan air yang baik, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara melembaga sampai pada tingkat Wilayah Sungai. Sumber daya air merupakan potensi nasional yang harus dikembangkan dan dikelola secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Air dapat menimbulkan konflik antara pengguna sehingga dapat menjadi potensi disintegrasi bangsa. Oleh karenanya, sumber daya air mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga kegiatan pelestarian dan konservasi sumber daya air merupakan kegiatan yang harus menjadi komitmen nasional
Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Balai PU SDA TARU) adalah salah satu wadah pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.
DASAR HUKUM
Balai PU SDA Taru Bodri Kuto merupakan salah satu dari 6 Balai PU SDA Taru yang ada di Jawa Tengah, yang sudah mulai melaksanakan kegiatan sejak tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 04 tahun 1998, tanggal 25 Februari 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah yang beberapa kali pernah dirubah dan nama Balai PSDA Jragung Tuntang terakhir berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No,33 tahun 2008.
Adanya Perubahan nama pada Balai PSDA Jragung Tuntang menjadi Balai PU SDA Taru Bodri Kuto adalah setelah berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pelaksanaan lainnya. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum pembentukan Balai PU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.(Berita daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2016 Nomor.60)
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
- peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Perubahan nama Balai PU SDA Taru Bodri Kuto menjadi Balai PSDA Bodri kuto
